Apakah Perlu Izin Khusus dari Pemerintah untuk Pembangunan Lapangan Padel?
Punya Lahan Kosong dan Ingin Buat Lapangan Padel? Jangan Langsung Bangun Sebelum Cek Legalitas
Investasi dalam dunia olahraga kini tidak terbatas pada gym dan futsal. Lapangan padel mulai dilirik karena tren global yang terus tumbuh dan komunitasnya yang aktif. Namun, semangat membangun fasilitas olahraga sering kali dibenturkan dengan satu pertanyaan penting: apakah pembangunan lapangan padel membutuhkan izin khusus dari pemerintah?
Banyak yang langsung mengukur tanah, pesan material, dan mulai pembangunan tanpa tahu bahwa proyek tersebut bisa dihentikan sewaktu-waktu jika tidak memiliki dokumen legal yang sah.
Fakta: Izin Pembangunan Adalah Hal Mutlak untuk Proyek Komersial
Menurut ketentuan di Indonesia, semua bentuk pembangunan fisik—terutama untuk fasilitas komersial—wajib mengantongi izin resmi dari instansi terkait. Termasuk di dalamnya pembangunan lapangan olahraga seperti padel, baik indoor maupun outdoor.
Izin yang biasanya diperlukan mencakup:
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pengganti IMB
Persetujuan Teknis Drainase (jika outdoor)
Izin Lingkungan atau UKL-UPL (untuk lahan luas atau dekat pemukiman)
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Izin operasional dari Dinas Pemuda dan Olahraga (jika digunakan untuk kejuaraan atau sewa)
Perizinan ini tidak sekadar formalitas. Ia berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna, tata ruang wilayah, hingga legalitas bisnis Anda secara keseluruhan.
Masalah yang Bisa Timbul Jika Membangun Tanpa Izin
Dihentikan Secara Paksa oleh Pemerintah Daerah
Banyak proyek dihentikan Satpol PP karena tidak bisa menunjukkan PBG. Proses penghentian ini bisa memakan waktu berbulan-bulan dan berdampak pada kerugian finansial.
Tidak Bisa Mendaftar Sebagai Lokasi Resmi Turnamen
Lapangan padel tanpa izin tidak akan diakui sebagai venue resmi oleh Federasi Padel Indonesia atau FIP (Federación Internacional de Padel). Artinya, Anda kehilangan peluang menggelar event besar.
Sulit Mendapatkan Asuransi atau Mitra Sponsor
Tanpa izin legal, Anda tidak akan bisa mendapatkan perlindungan dari asuransi properti atau menggandeng brand sebagai sponsor kegiatan olahraga.
Risiko Hukum dan Denda
Pembangunan ilegal bisa dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai UU Cipta Kerja dan Peraturan Bangunan Gedung terbaru.
Solusi: Ini Izin yang Wajib Anda Urus Sebelum Membangun Lapangan Padel
1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Dokumen ini menggantikan IMB dan menjadi dasar utama pembangunan. Anda bisa mengurusnya melalui sistem OSS (Online Single Submission) atau melalui dinas teknis kota/kabupaten setempat. Konsultasikan jenis bangunan (lapangan olahraga, non-permanen/permanen) dan zonasi lahan Anda.
2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Setelah pembangunan selesai, SLF diperlukan untuk memastikan bangunan aman digunakan. Dokumen ini juga diperlukan jika Anda ingin mendaftarkan usaha sewa lapangan atau menjalin kerja sama komersial.
3. Izin Lingkungan (UKL-UPL atau SPPL)
Jika pembangunan berdampak pada lingkungan (misalnya dekat sungai, hutan kota, atau area pemukiman padat), Anda wajib mengurus izin ini. Biasanya dibutuhkan jika luas tanah >500 m².
4. Izin Komersial dan Operasional (OSS RBA)
Jika lapangan padel dibangun untuk disewakan, Anda harus mendaftarkan usaha Anda di OSS dan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kode KBLI yang sesuai (misalnya 93112 – Aktivitas Olahraga Rekreasi).
Tips Praktis untuk Mempercepat Proses Perizinan
Pastikan sertifikat tanah Anda jelas dan bebas sengketa.
Gunakan konsultan arsitektur/kontraktor yang berpengalaman mengurus dokumen teknis.
Buat perencanaan yang detail dan sesuai peraturan tata ruang wilayah.
Hubungi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan di daerah Anda untuk verifikasi awal.
Jika bekerja sama dengan kontraktor profesional seperti Hansen Construction, Anda biasanya akan dibantu dalam pengurusan dokumen perizinan secara menyeluruh sebagai bagian dari layanan Design & Build.
Studi Kasus: Legalitas Proyek Lapangan Padel Klien Kami
Salah satu proyek kami di kawasan BSD, Tangerang, dimulai dengan pengukuran lahan dan pengecekan zona oleh tim teknis. Setelah mendapatkan konfirmasi zona olahraga, pengurusan PBG, SLF, dan izin OSS dapat berjalan dengan cepat dalam waktu kurang dari 3 bulan. Lapangan tersebut kini aktif digunakan komunitas padel dan telah didaftarkan ke Federasi Padel Indonesia untuk penyelenggaraan kejuaraan lokal.
Kesimpulan: Izin Adalah Pondasi Legal dari Investasi Lapangan Padel Anda
Membangun lapangan padel bisa menjadi bisnis yang menjanjikan, tapi tanpa dokumen legal, proyek Anda hanya akan jadi beban finansial.
Pastikan semua komponen perizinan dipersiapkan sejak awal agar proses pembangunan berjalan lancar, aman, dan tidak melanggar aturan.
Mulai dari pengecekan lahan, zonasi, hingga operasional—setiap langkah perlu dokumentasi yang valid. Jangan anggap remeh proses legal ini, karena satu dokumen bisa menentukan apakah usaha Anda bisa jalan atau tidak. bisa cek website OSS Indonesia (Online Single Submission)lalu ada juga FIP – International Padel Federation
